BERITA TERBARU

TripToba News ― Sejak dilantik menjadi presiden 20 Oktober 2014 silam, Joko Widodo (Jokowi) langsung tancap gas. Bersama Kabinet Kerja yang dipimpinnya, presiden Indonesia ketujuh ini bekerja cepat, tangkas, tegas dan efektif.

Sejumlah problem yang terjadi di masa pemerintahan sebelumnya, ia tuntaskan. Program, aksi dan gebrakan baru yang menyentak rakyat Indonesia juga ia wujudkan.

Berikut lanjutan artikel aksi dan gebrakan luar biasa Jokowi:

11. Mempertahankan Laut Natuna Utara
Penggantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh pemerintah Indonesia sempat diprotes oleh Cina. Mereka menganggap, penggantian nama itu tidak masuk akal. Pasalnya, menurut Cina, hal tersebut tidak sesuai dengan upaya standarisasi penyebutan wilayah internasional.

Namun Jokowi bersikap tegas. Penggantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara merupakan bentuk kedaulatan Indonesia.

11. Mempertahankan Laut Natuna Utara
Hasil ikan Indonesia kian melimpah. Jika di tahun 2015, total tangkapan ikan nelayan mencapai 9,9 juta ton, angka itu naik jadi 12,5 juta ton di tahun 2016. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat ini menargetkan angka akan melonjak lagi menjadi 26,3 juta ton.

Melimpahnya ikan Indonesia tak terlepas dari ketegasan Jokowi dalam memberantas illegal fishing. Kapal-kapal dari berbagai negara yang mencuri ikan dari perairan Indonesia, tanpa ampun, ditenggelamkan.

Pertengahan Agustus lalu, menteri Susi kembali menenggelamkan 125 kapal yang mencuri ikan di laut RI. Kapal-kapal itu ditenggelamkan serentak pada 20 Agustus 2018, di 11 titik.

13. Menyejahterakan kehidupan nelayan
Kesejahteraan nelayan Indonesia makin membaik. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dalam beberapa tahun terakhir.

Nilai Tukar Nelayan pada 2014 adalah 104,63, lalu melonjak menjadi 108,24 pada 2016, dan meningkat lagi menjadi 111,53 per Agustus 2017.

Pada semester pertama 2018 ini, NTN naik lagi ke angka 113,32. Angka NTN itu mengalami kenaikan sampai 2,26 persen dibandingkan periode yang sama pada 2017 yaitu di angka 111,01.

Produksi perikanan nasional juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 produksi 23,51 juta ton, dibandingkan tahun 2014 yang hanya 20,84 juta ton. Stok sumber daya ikan juga meningkat dari 7,31 juta ton per tahun pada 2013, menjadi 12,54 juta ton per tahun pada 2016.

Sejumlah program pemerintah seperti memberantas aktivitas illegal fishing, program subsidi kepada nelayan secara langsung, kebijakan moratorium kapal asing, dan dihentikannya alih muat (transshipment) turut mendongkrak membaiknya kesejahteraan nelayan.

14. Mengambilalih Blok Mahakam dan Rokan
Per 1 2018, Pertamina resmi mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dari dua perusahaan, yakni Total E&P dari Perancis dan Inpex Corporation asal Jepang. Keduanya telah mengelola Blok Mahakam selama 50 tahun.

Tidak hanya Blok Mahakam, pemerintahan Jokowi juga berhasil mengambil alih Blok Rokan yang selama ini dikelola perusahaan asal Amerika Serikat, Chevron.

Blok Rokan di Riau dikelola PT Chevron Pacific Indonesia sejak tahun 8 Agustus 1971.

15. Membubarkan Petral
Pemerintahan Jokowi mengumumkan pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral), 13 Mei 2015 lalu. Melalui langkah ini Pertamina berhasil menghemat Rp 250 miliar per hari.

Transaksi (impor minyak) yang beredar tiap hari sebesar 150 juta dollar AS atau setara Rp 1,7 triliun per hari. Pasca pembubaran Petral, Pertamina mengambilalih tugas Petral dengan melakukan pembelian minyak langsung ke produsen.

16. Mengambil alih saham mayoritas Freeport
Pemerintah Indonesia, lewat Inalum akan memiliki saham mayoritas di PT Freeport Indonesia, sebesar 51 persen. Selama ini Indonesia hanya memiliki saham 9 persen.

Sejak Kontrak Karya I di tahun 1967, dengan melewati berbagai kasus dan isu serta pergantian presiden, baru di masa kepemimpinan Jokowi, Freeport kembali ke pangkuan Indonesia. Dengan dikuasai oleh Indonesia, sumber daya alam mineral ini bisa menjadi berkah bagi masyarakat Papua dan seluruh bangsa Indonesia.

17. Merealisasikan BBM satu harga
Program BBM satu harga merupakan kebijakan menyeragamkan harga jual resmi BBM di beberapa daerah pelosok Indonesia. Pertamina bertanggung jawab melaksanakan kebijakan ini dengan menyalurkan BBM ke daerah terpencil melalui pembangunan SPBU dan mengatur penyalurannya secara rutin baik melalui darat, laut, maupun udara.

Program ini mulai diresmikan pada 17 Oktober 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Tujuannya agar warga masyarakat di daerah terpencil bisa menikmati harga BBM yang sama seperti di kota-kota lainnya.

Tahun 2018, setidaknya 54 wilayah di pelosok Indonesia akan menikmati kebijakan ini.

18. Membangun jalan untuk rakyat Papua, NTT dan Kalimantan
Tak cuma jalan tol, jalan lintas perbatasan juga dibangun pemerintahan Jokowi. Total panjangnya mencapai 47.017 km.
Jika dirinci total panjang lintasan jalan perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua mencapai 3.194,5 km. Capaian hingga Juni 2018 meliputi: Kalimantan tembus 1.692,7 km dan belum tembus 214 km, NTT tembus 176,2 km, dan Papua tembus 908,72 km dan belum tembus 189,52 km.

Pada 2019 pemerintah menargetkan rencana selesai untuk jalan perbatasan Kalimantan 1.906,7 km, dan Papua 933,02 km.

Sementara itu, total panjang lintasan jalan trans Papua 4,330,45 km, dengan rincian Papua 3.259,45 km dan Papua Barat 1.071,00 km. Realisasi pada 2018 telah tercapai
Papua 1.501,04 km dan Papua Barat 648,93 km.

19. Membangun pembangkit listrik di Papua dan Papua Barat
Dua Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dengan total kapasitas 70 MW, yang terletak di Jayapura dan Nabire, serta listrik desa sebanyak 74 desa di Papua dan Papua Barat, diresmikan Jokowi, 20 Desember 2017 lalu.

Dengan masuknya listrik dari PLTMG MPP Jayapura sebesar 50 MW, sistem kelistrikan Jayapura dapat menyuplai sebesar 205 MW. Sementara itu, masuknya listrik dari PLTMG MPP Nabire sebesar 20 MW, sistem kelistrikan Nabire dapat menyuplai sebesar 42 MW.

Dengan meningkatnya kapasitas pembangkit di sistem kelistrikan ini, maka dapat semakin menarik minat investor untuk berinvestasi di Tanah Papua.

20. Membangun pembangkit listrik tenaga angin di Sulawesi Selatan

Bertempat di perbukitan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Jokowi membangun pambangkit listrik tenaga bayu.

PLTB Sidrap sudah beroperasi, dan akan disusul pembangkit listrik tenaga bayu lainnya di Jeneponto, Tanah Laut, dan Sukabumi. (bersambung/MAD)