BERITA TERBARU

Triptoba-News ― Presiden Jokowi sejak dilantik menjadi presiden, 20 Oktober 2014 silam, Joko Widodo (Jokowi) langsung tancap gas. Bersama Kabinet Kerja yang dipimpinnya, presiden Indonesia ketujuh ini bekerja cepat, tangkas, tegas dan efektif.

Sejumlah problem yang terjadi di masa pemerintahan sebelumnya, turut ia tuntaskan. Program, aksi dan gebrakan baru yang menyentak rakyat Indonesia juga ia wujudkan.

Secara bersambung, sejumlah aksi dan gebrakan luar biasa Jokowi akan diturunkan dalam beberapa tulisan.

Apa saja aksi dan gebrakan Jokowi yang pada pemilu 2019 nanti akan berpasangan dengan Ma’ruf Amin, sebagai calon presiden dan wakil presiden?

1. Menyelesaikan kasus Lapindo
Kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo yang menenggelamkan ribuan rumah dan usaha warga akhirnya diselesaikan oleh Jokowi.

Kita tahu, selama bertahun-tahun PT Minarak Lapindo Jaya tak bisa melakukan kewajiban membayar sisa ganti rugi untuk para korban semburan lumpur. Penyelesaian pun terkatung-katung.

Presiden Jokowi bersikap tegas menyelesaikan kasus tersebut dengan membeli aset tanah Lapindo senilai Rp 781 miliar, dengan catatan Lapindo harus menyerahkan keseluruhan tanah yang ada di peta terdampak kepada pemerintah. Dengan demikian Lapindo mampu membayarkan ganti rugi kepada masyarakat sekitar Rp 300 juta per keluarga.

Warga mengaku puas dengan gebrakan Jokowi ini. Mereka pun menggelar tasyakuran. “Terima kasih kepada pemerintah pusat, terutama pak Jokowi. Beliau menepati janji melunasi ganti rugi dan janji itu terealisasi. Tanpa dana talangan itu, tentu sampai saat ini kami tidak akan merasakan pelunasan,” ujar Djoewito, warga Renokenongo, 11 Oktober 2015 lalu.

2. Menetapkan Hari Santri Nasional
Hari Santri ditetapkan Jokowi, 22 Oktober 2015, di Masjid Istiqlal Jakarta. Ribuan santri menghadiri acara tersebut. Mereka bangga presiden mengakui peranan santri untuk kemajuan negeri.

Penetapan Hari Santri ini merujuk pada dikeluarkannya Resolusi Jihad, 22 Oktober 1945 oleh para ulama dan tokoh santri pada masa perang kemerdekaan. Resolusi inilah yang memantik terjadinya peristiwa heroik 10 November 1945. Resolusi Jihad adalah seruan ulama santri, yang mewajibkan setiap muslim Indonesia untuk membela tanah air dan mempertahankan NKRI.

3. Menyelesaikan bencana kabut asap Sumatera-Kalimantan
Jokowi tak mau berkompromi dengan para pelaku perusak lingkungan. Ia memerintahkan jajarannya untuk bertindak tegas.

Hingga Mei 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan sejumlah langkah penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Tak hanya melakukan sanksi administratif terhadap korporat pelakunya, tiga perusahaan pelanggar juga dicabut izinnya. Sebanyak 16 perusahaan dibekukan izinnya, 29  mendapatkan paksaan pemerintah, dan terdapat 115 surat peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Tingkat angka kebakaran hutan pun terus menurun. Jika pada tahun 2015 angka kebakaran hutan mencapai 2,61 juta hektare, maka pada tahun 2016 menjadi 0,43 juta hektare, pada 2017 turun menjadi hanya 0,16 juta hektare dan hingga April 2018 menjadi 0,01 juta hektare. Tingkat kebakaran yang terus menurun ini berdampak pada tidak adanya lagi polusi udara antar negara.

4. Proyek-proyek mangkrak dibereskan
Proyek yang terbengkalai selama puluhan tahun dibereskan Jokowi. Tol Becakayu yang mangkrak 22 tahun, misalnya, akhirnya diresmikan Jokowi, 3 November 2017.

Jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) dirancang sepanjang 21,04 kilometer. Seksi I yang menghubungkan Casablanca-Jakasampurna memiliki panjang 11 kilometer. Sementara seksi II yang menghubungkan wilayah Jakasampurna-Duren Jaya didesain 10,04 kilometer. Jalan tol Becakayu dioperasikan adalah seksi 1B yang menghubungkan Cipinang Melayu-Pangkalan Jati dan seksi 1C yang menghubungkan Pangkalan Jati-Jakasampurna.

Proyek strategis seperti kereta MRT dan LRT akhirnya juga direalisasikan oleh Jokowi. Di masa-masa sebelumnya proyek ini tak kunjung terealisir. Padahal para pejabatnya sudah kerap melakukan studi banding.

5. Membubarkan HTI
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan pemerintah pada 19 Juli 2017 lalu. Ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi pembubaran HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Pemerintah tidak mengambil jalur pengadilan untuk membubarkan HTI, tetapi memilih langkah menerbitkan perppu dengan mengubah sejumlah aturan dalam UU Ormas.

6. Google wajib bayar pajak
Akhir November 2017 silam, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengungkapkan perusahaan raksasa teknologi Google telah membayar penuh kewajiban pajak tahun 2015. Jenis pajak yang dibayarkan terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Dikutip dari CNNIndonesia, 30 November 2017, dengan pembayaran pajak oleh Google ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu mengejar pajak dari perusahaan asal Amerika tersebut. Selain Indonesia, baru ada tiga negara lain yang juga mampu mendapatkan penerimaan pajak dari Google, yakni Inggris, India, dan Australia.

7. Bandar narkoba dihukum berat
Presiden Jokowi menyatakan perang terhadap narkoba untuk melindungi generasi penerus bangsa. Ketegasan itu dibuktikan dari meningkatnya jumlah pengedar narkoba yang dihukum mati.

Pada Januari-Juni 2016, terdapat 26 perkara tuntutan dan 17 putusan hukuman mati. Jumlah ini meningkat menjadi 45 perkara tuntutan dan 33 putusan hukuman mati pada Juli 2016 hingga September 2017.

Pemerintah juga melakukan program rehabilitasi untuk para korban bahaya narkoba. Hingga pertengahan Oktober 2015, sedikitnya telah direhabilitasi 26.801 orang, yang terdiri dari 7.160 rawat inap dan 19.641 rawat jalan.

8. Sanksi untuk pengemplang pajak
Pemerintahan Jokowi juga tak main-main dalam urusan pajak. Sepanjang 2016 lalu saja, 59 pengemplang pajak dari 46 wajib pajak telah disandera, dengan total utang pajak sebesar Rp 426,1 miliar. Dari aksi penyanderaan itu, sebanyak 53 wajib pajak membayar Rp 379,33 miliar pelunasan tunggakan pajak.

Upaya penyanderaan pajak dilakukan kepada penanggung pajak yang memiliki utang pajak lebih dari Rp100 juta dan tidak memiliki itikad baik untuk melunasinya.

Tak hanya menyandera para penunggak pajak, pemerintah di era Jokowi juga menggelar program tax amnesty.

9. Membentuk tim Saber Pungli
Di era Jokowi, jangan coba-coba lagi melakukan pungutan liar. Pelaku yang nekat, bisa-bisa malah akan dicokok oleh Tim Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) bentukan Jokowi.

Hingga September 2018, tim yang dibentuk melalui Prespres No. 87 tahun 2016, itu telah menetapkan 2.638 tersangka dengan barang bukti Rp 310 miliar.

Tim ini memiliki 564 Unit Pemberantasan Pungli (UPP), meliputi 34 UUP di tingkat Provinsi dan 495 UPP di tingkat kabupaten/Kota.

10. Terus menangkapi koruptor
Tren pengungkapan korupsi di era Jokowi juga terus meningkat. Korupsi berjamaah digulung habis-habisan oleh KPK.

Belum lama ini 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang ditangkap dan dijebloskan ke dalam terungku. KPK juga menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka penerima suap yang mereka sebut sebagai “uang ketok”.

Jokowi pun berkomitmen untuk menjaga kewenangan KPK agar tetap kuat memberantas korupsi di Indonesia. (bersambung/MAD)