BERITA TERBARU

Seorang pengusaha sukses di Jakarta yang disinyalir selalu terlibat pada beberapa perhelatan pilkada di wilayah Sumut, khususnya kabupaten di sekitar Danau Toba, sebetulnya sudah menjadi rahasia umum sejak era pilkada langsung mulai berlaku pada 2005 silam. Mulanya, tidak ada yang curiga sebab sang pengusaha tak lain juga berdarah Tapanuli. Masuknya sang pengusaha ke dunia politik diamini sebagai sebuah kepedulian seorang putera daerah.

Namun belakangan, kecurigaan mulai mencuat, ditandai dengan rajinnya sang pengusaha bergerilya dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Betulkah niatnya ingin membangun kampung halamannya? Atau jangan-jangan ada maksud lain di balik semua itu?
Jejak pengusaha Jakarta itu mulai terlacak pada Pilkada Humbang Hasundutan (Humbahas) 2010 lalu, dengan mendukung salah satu calon bupati dan wakil bupati yang akhirnya mulus memenangi pilkada. Ternyata, sang pengusaha diduga kuat juga terus terlibat dalam pilkada di kabupaten lain khususnya di seputaran Danau Toba. Diketahui, saat ini Danau Toba masuk dalam wilayah 7 kabupaten di Sumut. Syahwat politik sang pengusaha makin terlihat jelas setelah Jokowi memenangi Pilpres 2014 lalu.
Terkini, sang pengusaha diduga kuat kembali terjun ke dua pilkada yang bakal berlangsung 27 Juni 2018 nanti. Yakni, Pilkada Taput dan Pilkada Dairi. Di kedua kabupaten tersebut, sang pengusaha diduga kuat berandil besar soal urusan logistik alias pendanaan. Termasuk melakukan lobi-lobi politik ke parpol pengusung calon bupati yang didukungnya. Konon, lobi politik tersebut langsung menyasar ke kantor DPP masing-masing parpol yang berada di Jakarta. Maka tak heran, calon yang dijagokan sang pengusaha tersebut langsung mulus mengantongi tiket dukungan dari sejumlah parpol.
Dengan sokongan logistik yang kuat, sang pengusaha juga kerap ditengarai menyebarkan kampanye hitam guna menjatuhkan elektabilitas pesaingnya. Misalnya, diduga menyebarkan gosip tentang adanya calon bupati tertentu yang hanya ingin mengharapkan “uang mundur”. 
Kampanye hitam seperti ini bahkan sudah menerpa Rimso Taruli Sinaga, calon bupati Dairi yang kini berlaga dengan dua pasangan calon lainnya. Rimso yang berpasangan dengan Bilker Purba (RIM ULI) digosipkan hanya berlakon sebagai “calon bupati boneka”. Kabar palsu ini tentu saja dibantah tegas oleh RIM ULI. “Saya ini petarung,” ujar RIM ULI yang maju lewat jalur perseorangan dengan nomor urut 3 (tiga).
Di Taput tak jauh berbeda. Kerja keras bupati petahana (incumbent) Nikson Nababan membangun Taput selama 3,5 tahun menjabat, digosipkan tidak optimal. Padahal, geliat pembangunan di berbagai sektor terutama di sektor pendidikan, pertanian, kesehatan, maupun infrastruktur justru terjadi di era Nikson. 
Fakta-fakta di lapangan sudah sangat jelas membuktikan keberhasilan itu. Misalnya, pembebasan pungutan uang sekolah, pembagian alat-alat pertanian, Puskesmas dibuka 24 jam dan penambahan dokter spesialis di RSUD Tarutung, serta pembukaan jalan ke dusun-dusun di Taput yang selama ini masih terisolir.

Kemenangan Jokowi di Pilpres 2014 juga menjadi kabar sukacita bagi pengembangan pariwisata Danau Toba yang selama ini hanya berjalan di tempat. Kini, “raksasa tidur” pariwisata Danau Toba mulai menggeliat setelah Badan Otorita Danau Toba (BODT) resmi berdiri. Ditambah lagi dengan diresmikannya Bandara Internasional Silangit di Siborongborong, Tapanuli Utara, yang menjadi gerbang utama masuknya wisatawan ke Danau Toba.
Peluang bisnis di balik geliat pariwisata itulah yang diduga membuat sang pengusaha bertambah semangat menancapkan pengaruhnya melalui pilkada. Singkat kata, justru sang pengusaha itulah yang sebetulnya sedang bermain “calon bupati boneka”. 
Dengan kemenangan calon bupati yang disokongnya, niscaya akan ada kemudahan nantinya bila sedang menggarap proyek-proyek strategis di sekitar wilayah Danau Toba. Sebut saja misalnya pembangunan hotel berbintang, gedung pertemuan, kantor pemerintahan, atau fasilitas lain pendukung kegiatan pariwisata. 
Sayangnya, Presiden Jokowi agaknya luput dari permainan sang pengusaha tersebut. Barangkali, sosok kepercayaan di lingkaran Jokowi seperti Luhut Panjaitan perlu turun tangan “membuldoser” siapapun yang ingin menancapkan pengaruh bisnisnya di lingkungan pemerintahan di sekitar Danau Toba. 
Hal ini sangat penting agar cita-cita membangunkan raksasa tidur pariwisata Danau Toba akhirnya justru terbentur oleh tersanderanya kepala daerah di tangan sang pengusaha. Sebab sudah bisa dipastikan, kepala daerah terpilih akan terus terikat balas jasa kepada sang pengusaha. Bagaimanapun, pengusaha tak bisa dilepaskan dari upaya memperoleh keuntungan pribadi yang sebesar-bes arnya. Ujung-ujungnya, bupati malah berperan sebagai “bupati boneka”.
(sumber :Kumparan.com)